• Memastikan pencatatan transaksi keuangan yang tepat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK).
• Menghitung gaji karyawan, pajak (PPh 21/26), dan tunjangan, serta memastikan pembayaran dan pelaporan tepat waktu.
• Mengajukan laporan keuangan berkala dan mematuhi Ketentuan Umum Perpajakan dan Prosedur (Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

• Membantu klien dalam menyelesaikan sengketa selama audit pajak, keberatan, dan banding di pengadilan pajak.
• Mengelola sengketa melalui proses negosiasi atau penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan.
• Mewakili klien di pengadilan pajak atau Mahkamah Agung jika diperlukan, sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak (Undang-Undang No. 14 Tahun 2002).

• Mengidentifikasi potongan dan strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak secara sah berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008).
• Menyiapkan dan mengajukan laporan pajak periodik dan tahunan sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan Prosedur Undang-Undang (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007).
• Memberikan saran kepada klien mengenai kepatuhan terhadap peraturan pajak domestik dan internasional, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021).

• Menyusun dan mempertahankan dokumentasi untuk membenarkan harga antar perusahaan, sesuai dengan Peraturan No. 213/PMK.03/2016.
• Memastikan kepatuhan dengan Pedoman Transfer Pricing OECD dan peraturan Indonesia untuk menghindari sanksi atau audit.
• Memberikan saran mengenai penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTAAs) untuk mengurangi kewajiban pajak yang dipotong dan mencegah pajak berganda, sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) dalam kerangka Pedoman Transfer Pricing OECD.